IST SARANA PENINGKATAN KAPASITAS MANDIRI

 

Melalui Kegiatan On the Job Training (OJT) dan In Service Training (IST) kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Pintu Rime Gayo di Kampung Singgah Mulo sebagai bagian dari pelaksanaan tugas TAPM dalam meningkatkan kapasitas, pembinaan, dan pengendalian mutu pendampingan desa. Kegiatan dilaksanakan melalui pembimbingan teknis dan praktik langsung pengisian Form Laporan Pemanfaatan Dana Desa untuk memastikan data yang disampaikan akurat, lengkap, dan sesuai ketentuan. TAPM memberikan arahan mengenai penerapan tagging Prioritas Penggunaan Dana Desa, tagging kegiatan, dan tagging SDGs Desa agar penginputan data sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa. Selain itu dilakukan pembahasan tata cara pengisian Form Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi (PKK) sehingga pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas tersusun secara tertib administrasi. Kegiatan juga membahas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran TPP dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan di desa, serta strategi pengembangan BUM Desa melalui penguatan kelembagaan, tata kelola usaha, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Melalui kegiatan ini dilakukan penyamaan persepsi, evaluasi, dan penguatan kapasitas TPP agar mampu melaksanakan pendampingan serta menyusun laporan pemanfaatan Dana Desa secara akurat, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

BUMDES PENGGERAK EKONOMI DESA

Melaksanakan kegiatan monitoring pembangunan desa sekaligus koordinasi dengan Reje Kampung terpilih di Kampung Simpang Teritit. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa dan dihadiri oleh Reje Kampung, perangkat desa, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta TAPM sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pendampingan, pembinaan, koordinasi, dan penguatan kapasitas pemerintah desa.

Berdasarkan hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh Reje Kampung menunjukkan masih belum meratanya pelaksanaan pembangunan, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pengembangan usaha masyarakat. Pemerintah kampung yang baru berkomitmen melakukan perubahan melalui program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritas yang akan diselesaikan adalah kendala pengembangan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, TAPM memberikan pendampingan dan rekomendasi kepada pemerintah kampung agar memprioritaskan peningkatan kapasitas aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, kader, dan masyarakat sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pencapaian status Desa Mandiri. TAPM juga menyarankan agar keberadaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tetap dipertahankan hingga akhir tahun anggaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan capaian kinerja, sedangkan apabila diperlukan pergantian agar dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Selain itu, TAPM mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Terkait pemutakhiran Indeks Desa, pemerintah kampung diimbau mulai mempersiapkan data dan dokumen pendukung meskipun petunjuk pelaksanaan dari Kementerian belum diterbitkan. Pemerintah desa juga diingatkan agar pemanfaatan Dana Desa tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Menindaklanjuti permasalahan pengembangan usaha AMDK, TAPM merekomendasikan agar pemerintah kampung mempelajari kembali ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko, serta terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi. Melalui pendampingan ini diharapkan pemerintahan Kampung Simpang Teritit yang baru mampu mewujudkan pembangunan yang lebih merata, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa sesuai arah kebijakan pembangunan desa.

Dana Alokasi Ketahanan Pangan

Penyaluran Bantuan Beras Pasca Bencana Hidrometeorologi di Desa Nosar Tawar Jaya

Pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Bener Meriah pada 26 November 2025, berbagai upaya pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak diwujudkan oleh Pemerintah Kampung Nosar Tawar Jaya, Kecamatan Bener Kelipah, melalui penyaluran bantuan beras yang bersumber dari alokasi Program Ketahanan Pangan Desa.

Kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kampung dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Selain merusak infrastruktur dan lahan pertanian, bencana hidrometeorologi juga berdampak pada kondisi ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran ketahanan pangan diarahkan untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pemerintah Kampung Nosar Tawar Jaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp115.281.800 dari program Ketahanan Pangan. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pengadaan dan penyaluran beras kepada masyarakat terdampak, sehingga kebutuhan pangan pokok warga tetap dapat terpenuhi selama masa pemulihan pascabencana.

Proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah kampung bersama perangkat desa. Dengan demikian, bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta memberikan manfaat yang optimal.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kampung Nosar Tawar Jaya menunjukkan bahwa Dana Desa, khususnya melalui program Ketahanan Pangan, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan desa, tetapi juga menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi situasi darurat akibat bencana. Pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ke depan, diharapkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin dengan baik sehingga upaya penanggulangan bencana serta penguatan ketahanan pangan desa dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, masyarakat Desa Nosar Tawar Jaya diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan mampu bangkit menuju kondisi yang lebih baik.

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Posyandu Desa Gayo Setie

 

Monitoring Pasca Banjir dan Kegiatan Pembangunan di Desa Gayo Setie

Pada tanggal pelaksanaan kegiatan, dilakukan kunjungan lapangan ke Desa Gayo Setie, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, dalam rangka monitoring kondisi desa pasca bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025. Banjir tersebut menyebabkan kerusakan pada akses jalan menuju desa sehingga hingga saat ini jalur transportasi masih belum sepenuhnya pulih. Akses menuju Desa Gayo Setie sementara hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, sehingga mobilitas masyarakat maupun distribusi barang masih mengalami kendala.

Dalam kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap kondisi infrastruktur yang terdampak banjir, sekaligus berdiskusi dengan pemerintah kampung dan masyarakat mengenai upaya penanganan serta kebutuhan yang masih diperlukan untuk mempercepat pemulihan akses desa. Pemerintah kampung berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar akses transportasi dapat segera kembali normal sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Selain memantau kondisi pasca bencana, kegiatan juga difokuskan pada monitoring pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu dan Posbindu. Dari hasil pemantauan, kegiatan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik meskipun masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses akibat dampak banjir. Kader kesehatan bersama aparatur kampung terus berupaya memberikan pelayanan kepada balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat umum guna menjaga kondisi kesehatan masyarakat serta mencegah munculnya permasalahan kesehatan pasca bencana.

Kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk meninjau perkembangan kegiatan prasarana desa yang sedang berjalan. Pemerintah kampung menyampaikan bahwa berbagai kegiatan pembangunan yang didanai melalui Dana Desa tetap dilaksanakan sesuai perencanaan dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung percepatan pemulihan kondisi desa pasca banjir.

Melalui kegiatan monitoring ini diharapkan koordinasi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan pendamping desa dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Gayo Setie.

BERANTAS sTUNTING ITU pENTING

 

DPMD Bener Meriah Gelar Pertemuan Kader Stunting, Tingkatkan Kapasitas dan Pengetahuan Kader Desa

Bener Meriah, 17 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat percepatan penurunan stunting di tingkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bener Meriah menggelar pertemuan bersama perwakilan kader stunting dari seluruh desa se-Kabupaten Bener Meriah, Rabu (17/06/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, strategi, serta perkembangan terbaru terkait penanganan dan pencegahan stunting kepada para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pendampingan masyarakat di desa. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kapasitas dan pengetahuan kader stunting semakin meningkat sehingga mampu menjalankan tugas pendampingan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pertemuan dihadiri oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa yang bertugas sebagai Person In Charge (PIC) bidang stunting, serta para kader stunting dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Dalam kegiatan ini, TAPM bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan berbagai materi terkait kebijakan pemerintah, strategi percepatan penurunan stunting, peran kader dalam pendataan keluarga berisiko stunting, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan gizi ibu hamil, balita, dan keluarga.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif kader di tingkat desa. Kader diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, pemenuhan gizi keluarga, sanitasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para kader diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus berbagi pengalaman terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di desa masing-masing.

Melalui pertemuan ini, DPMD Kabupaten Bener Meriah berharap terjalin koordinasi yang semakin baik antara kader stunting, pemerintah desa, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan peningkatan kapasitas kader dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu stunting, diharapkan upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Aktifitas Kedesa Bintang Berangun

 Melaksanakan kunjungan lapangan ke Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan desa. Kegiatan diawali dengan komunikasi sosial dan diskusi bersama Pemerintah Kampung, masyarakat, dan pelaku usaha guna mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat sebagai bahan penguatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa usaha kopi merupakan salah satu potensi unggulan Kampung Bintang Berangun yang memiliki prospek untuk terus dikembangkan. Masyarakat menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, penguatan pemasaran hasil produksi, serta pengembangan kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, TAPM memfasilitasi proses identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat serta mendorong pemetaan potensi ekonomi desa sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. TAPM juga memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kampung, pengelola BUMDes, dan masyarakat untuk mengkaji peluang penguatan kelembagaan ekonomi desa dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Pada siang hari, TAPM menghadiri acara syukuran Reje Kampung terpilih yang diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Bintang Berangun sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pemilihan Reje Kampung. Kehadiran TAPM dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sosial dan penguatan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kampung, Petue Kampung, Imam Kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kesempatan tersebut, TAPM melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bersama Reje Kampung terpilih, Petue Kampung, Imam Kampung, dan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan kampung yang efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. TAPM memfasilitasi diskusi mengenai pentingnya pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen perencanaan desa, hasil Musyawarah Kampung, serta pengelolaan program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. TAPM juga memfasilitasi penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kelompok perempuan, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Imam Kampung menyampaikan permasalahan terkait tulah Imam Kampung yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Selain itu, Reje Kampung terpilih menyampaikan permasalahan BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan hasil usaha yang belum tertata secara optimal. Menanggapi hal tersebut, TAPM melakukan identifikasi permasalahan serta memberikan fasilitasi awal terkait langkah-langkah pembenahan tata kelola BUMDes melalui penataan administrasi, inventarisasi aset, evaluasi unit usaha, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, TAPM menyatakan kesiapan untuk terus memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait serta mendukung penguatan kapasitas Pemerintah Kampung dan pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pengembangan kelembagaan ekonomi desa, serta mendorong terwujudnya pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

MENUJU KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

 

Ketahanan Pangan Desa Cemparan Jaya: Pemanfaatan Dana Desa 2025 untuk Budidaya Cabe Libatkan Masyarakat

Cemparan Jaya, Mesidah – Pemerintah Desa Cemparan Jaya, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, terus berupaya memperkuat ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu program yang dilaksanakan adalah kegiatan budidaya tanaman cabe dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.634.000.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Kegiatan penanaman cabe dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif, mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman.

Keikutsertaan masyarakat dalam program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilaksanakan, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lahan yang tersedia di desa.

Kepala Desa Cemparan Jaya menyampaikan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat. Tanaman cabe dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang cukup baik serta kebutuhan pasar yang relatif tinggi sepanjang tahun.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa berharap hasil panen nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan komoditas dari luar daerah.

Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Desa Cemparan Jaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara produktif dan berkelanjutan. Dengan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat, program budidaya cabe diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan desa yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Program ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan potensi pangan lokal yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama seluruh elemen masyarakat, Desa Cemparan Jaya optimistis dapat mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

KECAMATAN BANDAR GELAR DEKLARASI DAMAI PEMILIHAN REJE

 Monitoring pelaksanaan Deklarasi Damai oleh para calon Reje Kampung pada Pemilihan Reje Kampung Serentak di Kecamatan Bandar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Reje Kampung Serentak se-Kecamatan Bandar dapat berjalan secara damai, tertib, aman, dan kondusif. Selain itu, seluruh calon reje juga menyatakan kesiapan untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku, serta siap menerima hasil pemilihan melalui proses yang demokratis dan berkeadilan.

Kegiatan deklarasi damai dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Bandar dan diikuti oleh seluruh calon Reje Kampung, unsur Pemerintah Kecamatan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Kabid Pemerintahan Kampung dan Mukim. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pentingnya menjaga stabilitas sosial masyarakat selama tahapan pemilihan berlangsung, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif di setiap kampung.

Pasca pelaksanaan deklarasi damai, dilanjutkan dengan koordinasi bersama Kasubbag Perencanaan Kecamatan Bandar terkait penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pasca pemilihan reje secara serentak. Dalam koordinasi tersebut, TAPM menyampaikan agar setelah seluruh tahapan pemilihan selesai, dapat dilaksanakan pertemuan dan mentoring bersama seluruh reje terpilih. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan kampung yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, mentoring juga dipandang penting untuk memberikan penguatan kepada reje baru dalam memahami mekanisme administrasi pemerintahan kampung, pengelolaan pembangunan desa, serta menjaga stabilitas kelembagaan kampung. Hal ini diharapkan dapat menghindari terjadinya pergantian perangkat kampung maupun kader desa yang tidak sesuai prosedur, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

BUMDES GAYO MANDIR,PENGGERAK EKONOMI DESA

 BUMDes Gayo Mandiri Kembangkan Potensi Desa Melalui Beragam Unit Usaha Desa Kenawat Redelong kecamatan Bukit, 19 Mei 2026 — Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gayo Mandiri terus menunjukkan perkembangan positif dalam mengelola potensi desa melalui berbagai unit usaha produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu unit usaha unggulan yang saat ini berkembang dengan baik adalah sektor perikanan budidaya yang didanai melalui Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp50.000.000.

Program budidaya perikanan tersebut kini telah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang menjanjikan. Keberhasilan usaha ini tidak terlepas dari kerja sama yang solid antar pengurus BUMDes Gayo Mandiri dalam menjalankan pengelolaan usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Ketua pengurus BUMDes Gayo Mandiri menyampaikan bahwa pengembangan usaha perikanan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.

“Alhamdulillah, usaha budidaya perikanan yang dikelola BUMDes Gayo Mandiri saat ini berjalan dengan baik. Dukungan Dana Desa Tahun 2025 sangat membantu pengembangan usaha ini, ditambah kerja sama pengurus yang kompak sehingga program dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Selain unit usaha perikanan, BUMDes Gayo Mandiri juga mengelola berbagai sektor usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun unit usaha yang saat ini dijalankan meliputi:

Sarana transportasi desa

Penyediaan sembako untuk kebutuhan dayah di sekitar lokasi

Penyewaan tratak untuk pesta dan kegiatan masyarakat

Pengelolaan kebun kopi

Rumah sewa

Penyewaan mesin molen untuk pekerjaan bangunan

Layanan Wifi desa

Keberadaan berbagai unit usaha tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah desa juga berharap BUMDes Gayo Mandiri dapat terus berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, inovatif, dan mampu memanfaatkan potensi lokal secara maksimal demi kemajuan masyarakat desa di masa mendatang.

"Ipoel"

TPP KABUPATEN BENER MERIAH,GELAR RAKOR KABUPATEN

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi, konsolidasi, serta evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan di lapangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TPP Kabupaten Bener Meriah dan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis, perkembangan program, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan desa.

 Kegiatan diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) Bapak Alpata yang menyampaikan pembahasan terkait PTO 191 mengenai honorarium dan operasional TPP. Dalam arahannya disampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pendamping, khususnya terkait pemenuhan administrasi, kedisiplinan pelaporan, serta mekanisme yang harus dipenuhi oleh seluruh TPP agar proses pencairan honorarium dan operasional dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja, tanggung jawab, dan profesionalisme TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan di desa masing-masing.

Setelah arahan Korkab, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan dan diskusi oleh seluruh TAPM sesuai dengan PIC masing-masing. Pada sesi ini dibahas perkembangan pemanfaatan Dana Desa (DD) Tahun 2025, termasuk progres pelaksanaan kegiatan di desa, capaian program prioritas, serta kesiapan perencanaan kegiatan Tahun 2026. Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, rakor juga membahas keaktifan media informasi dan publikasi kegiatan pendampingan desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan penyebarluasan informasi kegiatan kepada masyarakat. Seluruh TPP diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan informasi perkembangan kegiatan desa melalui media informasi yang tersedia sesuai ketentuan dan arahan program.

Pembahasan selanjutnya terkait peningkatan kapasitas TPP, dimana seluruh pendamping diharapkan terus meningkatkan kompetensi, pemahaman regulasi, serta kemampuan teknis dalam mendampingi desa agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas progres pemeringkatan BUMDes di masing-masing wilayah, termasuk perkembangan kelembagaan, pengelolaan usaha, serta kendala yang dihadapi dalam penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.

Rakor juga menjadi sarana penyampaian berbagai permasalahan yang terjadi di desa, baik terkait tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun koordinasi lintas sektor. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan kendala di wilayah dampingannya sehingga dapat dicarikan solusi bersama melalui koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan kegiatan penanganan stunting di lapangan turut menjadi pembahasan penting dalam rakor ini. Dibahas mengenai progres pelaksanaan kegiatan konvergensi stunting di desa, dukungan pemerintah desa terhadap program penanganan stunting, serta peran aktif TPP dalam melakukan pendampingan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bener Meriah.

Melalui pelaksanaan Rakor TPP Kabupaten Bener Meriah ini diharapkan seluruh tenaga pendamping dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kualitas pendampingan di desa sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, tepat sasaran, serta sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

 

"SALAM PEMBERDAYAAN "

Ketahanan Pangan di desa

 

Desa Bumi Ayu yang berada di wilayah Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menganggarkan Dana Desa Tahun 2025 untuk mendukung program ketahanan pangan masyarakat desa. Program tersebut difokuskan pada kegiatan menanam cabai dan berbagai jenis sayur-mayur sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan serta mendukung perekonomian warga.

Kegiatan ketahanan pangan ini dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan produktif milik desa dan masyarakat. Pemerintah desa bersama warga secara gotong royong melakukan penanaman cabai, kangkung, sawi, bayam, dan sejumlah tanaman hortikultura lainnya yang dinilai memiliki nilai ekonomis serta mudah dibudidayakan.

Kepala desa menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, hasil panen nantinya diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi desa.

Masyarakat Desa Bumi Ayu menyambut baik program tersebut dan berharap kegiatan ketahanan pangan dapat berjalan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan Dana Desa Tahun 2025, pemerintah desa optimistis program pertanian berbasis masyarakat ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga serta mendukung program ketahanan pangan nasional.